Agus Subekti
KAB. CIREBON - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) gelar Audiensi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Rabu (13/7/22).
Dalam Audiensi tersebut DPC Repdem menanyakan kepada Dinas Kesehatan Kab. Cirebon kenapa penyerapan anggaran di tahun 2022 ini masih belum maksimal dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan dan jajaran serta perwakilan dari Inspektorat Kab. Cirebon.
Dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan Hj Neneng Hasanah, mengatakan, masalah penyerapan anggaran itu masih dalam proses, karena ada beberapa ketentuan dari pusat yang belum selesai dikarenakan ada perubahan.
"Mudah mudahan di bulan juli ini bisa mencapai 40%, kami sedang menyusun berkaitan PPKA nya karena ada perubahan, " jelasnya.
Sementara Nana Suhana, Ketua DPC REPDEM mengatakan, penyerapan anggaran yang menyampai 400 sekian milyar, kita ini akan ikut andil dalam proses pengawasan kinerja Dinkes.
"Beberapa persentasinya ada 200 sekiyan ada di 2 rumah sakit dan 200 sekiyannya ada di Puskesmas. Artinya, ini menjadi tolak ukur kita dan sebagai sosial kontrol. DPC Repdem akan mengawal tentang penyerapan anggaran Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon, " jelas pria yang akarab disapa Cadul.
"Karena bagaimanapun, ketika penyerapan masih lemah, Bupati Cirebon akan terkena dampaknya, yang nantinya dianggap oleh masyarakat Bupati Cirebon tidak bisa bekerja, " ungkap Cadul.
Cadul menambahkan, Bukan hanya Dinkes saja, kedepannya juga semua SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon yang menggunakan APBD akan kita kawal.
"Hari ini kita masih memakai pola Audiensi, kalau jawabannya tidak memuaskan, bisa jadi kedepannya kita akan aksi unjuk rasa ke seluruh Dinas, agar masyarakat mengetahui semuanya, " tutup Cadul.
Sementara Warcono, selaku Sekretaris DPC Repdem menambahkan, waktu minggu kemarin, kami juga sudah melakukan Audiensi yang diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Edy, beliau mengatakan, serapan anggaran per triwulan ke 2 cuman 17 ?ngan alasan terkendala insentif Nakes.
"Serapan anggaran di Dinkes sangat rendah sekali, kami melihat kinerja birokrasi di Dinkes sangat buruk. Makanya perlu direkomendasikan ke Bupati, " ujar Warcono.
"Jika sampai dengan triwulan ke 3 masih rendah, kedepan kami akan merekomendasikan ke Bupati untuk mengganti semua unsur birokrasi yang ada di Dinkes Kab. Cirebon, " tutup Warcono.
Suhendi 
